Percepat Normalisasi Krueng Lueng Raja, Bupati Ayahwa Desak Penanganan Menyeluruh Pascabanjir Aceh Utara

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk memulihkan wilayah pascabencana. Salah satunya melalui pengerukan aliran Sungai (Krueng) Lueng Raja di Desa Glumpang Sulu Timu, Kecamatan Dewantara, yang kini mulai dikerjakan guna mengembalikan fungsi hidrologis sungai sekaligus menggerakkan kembali perekonomian warga.

Alat berat jenis excavator tampak dikerahkan untuk mengangkat endapan lumpur tebal yang selama ini menjadi pemicu utama pendangkalan. Proyek strategis nasional ini merupakan bagian dari paket penanganan muara Krueng Bungkah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI dengan alokasi anggaran mencapai Rp14 miliar, dan ditargetkan rampung pada akhir November 2026.

Normalisasi ini dinilai sangat mendesak. Pasalnya, pendangkalan akibat material banjir besar pada November 2025 lalu membuat aliran air terhambat. Kondisi tersebut menyebabkan hujan dengan intensitas ringan sekalipun kerap memicu luapan air yang merendam permukiman warga di sekitar jalur aliran yang terhubung langsung dengan Krueng Bungkah dan bermuara di Samudera Hindia.

Desakan Bupati Ayahwa: Penanganan Harus Menyeluruh dan Berkelanjutan

Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, yang akrab disapa Ayahwa, menegaskan bahwa pemulihan pascabencana di wilayahnya tidak boleh setengah-setengah. Ia mendesak agar normalisasi sungai dijadikan prioritas utama dalam kerangka rehabilitasi jangka panjang demi memberikan rasa aman bagi masyarakat dari ancaman banjir berulang.

“Normalisasi sungai merupakan kebutuhan mendesak bagi Aceh Utara. Kita tidak ingin masyarakat terus dihantui banjir setiap kali musim hujan tiba. Karena itu, sungai-sungai yang mengalami pendangkalan harus segera ditangani melalui pengerukan dan pembenahan alur sungai,” tegas Bupati Ayahwa.

Lebih lanjut, Ayahwa berharap pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I serta Pemerintah Aceh dapat memperluas cakupan penanganan. Menurutnya, pembenahan secara komprehensif tidak hanya diperlukan di Krueng Lueng Raja, tetapi juga harus menyasar sejumlah sungai besar lainnya yang menjadi titik rawan, seperti Krueng Keureuto, Krueng Peutoe, Krueng Pase, Krueng Jambo Aye, dan Krueng Agam. Ia juga menekankan pentingnya penguatan tebing dan perbaikan tanggul sebagai pelindung kawasan permukiman dan lahan pertanian warga.

Titik Balik Kebangkitan Ekonomi Pesisir

Bagi masyarakat pesisir Aceh Utara, normalisasi aliran sungai menjadi angin segar yang sangat dinantikan. Mengingat sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor perikanan—baik perikanan tangkap maupun darat serta usaha garam—lancar kembali saluran air akan memulihkan sirkulasi tambak yang sempat lumpuh total.

Geuchik Glumpang Sulu Timu, Waliyunis, bersama petambak lokal Wahyu Saputra, menyambut baik pengerjaan ini. Kendati demikian, para petani tambak berharap pemerintah pusat dapat memperluas program hingga ke tahap rehabilitasi lahan tambak warga yang masih tertimbun endapan lumpur, serta memberikan dukungan modal agar roda produksi masyarakat dapat segera pulih sepenuhnya.

Sinergi Lintas Sektor di Bawah Satgas PRR

Percepatan penanganan infrastruktur dan lingkungan ini turut dikawal ketat oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Sumatera di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satgasnas PRR, Muhammad Tito Karnavian. Pemerintah terus menggenjot pembersihan sedimentasi di 137 titik sungai prioritas di wilayah Sumatera guna menekan risiko banjir susulan.

Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono turut memperkuat pemulihan sektor kelautan dan perikanan melalui pengerahan alat berat untuk membersihkan ribuan hektare tambak terdampak di Aceh, memastikan pemulihan ekonomi kerakyatan berjalan selaras dengan pembangunan infrastruktur fisik.[]