ACEH UTARA | Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menunjukkan komitmen kuat dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui partisipasi aktif dalam Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025 yang digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA), Rabu (16/04), bertempat di Oproom Setdakab Aceh Utara.
Ketua TP-PKK Aceh Utara, Musliana, A.Md, hadir langsung dalam kegiatan tersebut, didampingi oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh Utara, Mahdalena, SE., M.S.M., serta Asisten I Setdakab Aceh Utara Fauzan, S.STP, M.P.A yang mewakili Pj. Sekda.
Kegiatan VLH ini dilakukan dalam format daring dan luring, di mana Wakil Bupati Aceh Utara turut mengikuti secara virtual bersama tim verifikator Kemen PPPA. Verifikasi ini merupakan bagian dari evaluasi nasional terhadap komitmen daerah dalam membangun lingkungan yang aman, ramah, dan layak bagi tumbuh kembang anak.
Turut serta dalam kegiatan tersebut Ketua Mahkamah Syariah Lhoksukon, para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Aceh Utara, Direktur PDAM Tirta Pase, Kanit PPA Polres Aceh Utara, perwakilan dunia usaha, Forum Anak Pase, serta sejumlah instansi vertikal dan mitra pembangunan lainnya.
oppo_2
Dalam sambutannya, Ketua TP-PKK Musliana menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen daerah dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak. Ia menyebutkan bahwa program dan kegiatan yang telah dijalankan di Aceh Utara menjadi bagian dari visi besar untuk menjadikan daerah ini sebagai Kabupaten Layak Anak yang berkelanjutan.
“Kami terus mendorong penguatan sinergi lintas sektor, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media dalam mendukung upaya pemenuhan hak-hak anak. Evaluasi ini bukan sekadar penilaian administratif, tetapi menjadi refleksi komitmen kita bersama,” ujar Musliana.
Sementara itu, Asisten I Fauzan memaparkan berbagai capaian dan inovasi daerah dalam mendukung indikator KLA, mulai dari penyediaan layanan kesehatan ramah anak, pendidikan inklusif, partisipasi anak dalam pembangunan, hingga penanganan kasus kekerasan anak secara terintegrasi.
Forum Anak Pase yang hadir dalam kegiatan ini juga turut menunjukkan kiprah mereka sebagai pelopor dan pelapor dalam mewakili suara anak-anak di Kabupaten Aceh Utara.
Dengan dilaksanakannya VLH ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap mampu meningkatkan status KLA yang telah diraih sebelumnya, serta terus membangun lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.[]
