Aceh Utara | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya berkomitmen menambah kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Aceh Utara. Rencana tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya, Oscar RH Siagian, saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Langkahan, Senin (6/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, SE atau Ayah Wa, menjelaskan bahwa SPAM yang saat ini beroperasi di Langkahan hanya memiliki kapasitas 20 liter per detik. Angka tersebut dinilai tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga.
“Debit air yang ada sudah tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Kami berharap pemerintah pusat dapat membangun SPAM baru agar layanan air bersih bisa menjangkau lebih banyak rumah tangga,” ujar Ayah Wa.
Menurut Bupati Ayah Wa, kapasitas 20 liter per detik seharusnya hanya digunakan untuk sekitar 1.600 sambungan rumah. Namun kini, fasilitas tersebut telah melayani lebih dari 3.000 pelanggan. Kondisi itu menyebabkan distribusi air menjadi lemah dan tidak stabil di sejumlah kawasan.
Bupati menambahkan, Pemkab Aceh Utara telah mengajukan pembangunan SPAM baru dengan kapasitas 50 liter per detik. Diharapkan, peningkatan kapasitas tersebut dapat memperluas cakupan pelayanan hingga ke Kecamatan Tanah Jambo Aye, Seunuddon, dan Baktiya.
Menanggapi hal itu, Oscar RH Siagian menyebutkan bahwa Kementerian PUPR sudah menempatkan usulan SPAM Langkahan dalam daftar proyek indikatif multi-years. “Rencana ini akan diproses bertahap sambil memastikan kesiapan lokasi dan sumber air bakunya,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Balai Wilayah Sungai Sumatera I untuk memastikan kelayakan teknis pembangunan di kawasan hulu Bendungan Jambo Aye yang menjadi sumber air utama.
Oscar menegaskan, pengembangan SPAM Langkahan sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam meningkatkan akses air minum perpipaan nasional hingga 40,2 persen, dari kondisi saat ini yang masih sekitar 30 persen.
“Kami berupaya agar masyarakat di seluruh wilayah, termasuk di Aceh Utara, dapat menikmati air minum yang layak dan aman melalui sistem perpipaan. Ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor air minum dan sanitasi menuju pembangunan berkelanjutan,” tutupnya.[]
