Aceh Utara | Pelabuhan Perikanan Indonesia (PPI) Kuala Cangkoy saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan dengan sejumlah fasilitas pelabuhan yang mengalami kerusakan parah. Ketiadaan kolam labuh dan dermaga yang memadai menjadi sorotan utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Utara, Syarifuddi, menyampaikan pada Senin (5/5/2025) bahwa pihaknya menghadapi kendala signifikan dalam menangani permasalahan ini akibat keterbatasan kewenangan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pelabuhan merupakan ranah pemerintah provinsi, sementara Pemkab memiliki wewenang terbatas pada pemberdayaan nelayan kecil.
“Secara struktural, kami tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan perbaikan menyeluruh di PPI Kuala Cangkoy karena status kewenangannya ada di tingkat provinsi,” jelas Syarifuddi.
Walaupun demikian, Pemkab Aceh Utara tidak pasif. DKP terus berupaya melakukan perbaikan fasilitas yang rusak sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki. Lebih lanjut, Pemkab tengah menyusun proposal pengalihan pengelolaan pelabuhan ke pemerintah provinsi Aceh dengan harapan pembenahan yang lebih komprehensif dapat segera terealisasi.
Terkait aspek pembiayaan, DKP mengakui bahwa keterbatasan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi tantangan nyata. Sebagai solusinya, Pemkab berencana aktif menarik investasi dari pihak swasta untuk mendukung pembangunan pelabuhan. Estimasi dana yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan fungsi PPI Kuala Cangkoy mencapai angka Rp 1 triliun.
“Kami sangat terbuka dan siap memfasilitasi kerja sama dengan investor yang memiliki minat untuk memajukan pelabuhan ini,” ucap Syarifuddi.
Partisipasi aktif dari masyarakat, terutama nelayan dan pelaku usaha perikanan, juga dipandang krusial dalam strategi pengembangan PPI. DKP menargetkan pemulihan fungsi vital pelabuhan dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun mendatang, dengan catatan keberhasilan pengambilalihan kewenangan dan dukungan investasi dapat terwujud.
Sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi harapan utama untuk mengembalikan PPI Kuala Cangkoy sebagai pusat aktivitas ekonomi perikanan yang produktif di wilayah Aceh Utara.[]
