ACEH UTARA – Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) bersama Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, SE., MM (Ayah Wa), meninjau langsung kawasan pantai Gampong Lhok Pu’uk, Kecamatan Seunuddon, pada Minggu 16 November 2025, untuk melihat kondisi abrasi yang semakin meluas dan berdampak terhadap permukiman warga.
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai respons atas laporan masyarakat mengenai kerusakan pantai yang terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Hadir mendampingi rombongan Ketua Komisi IV DPRK Aceh Utara Bukhari, SE, Ketua Komisi V Razali Juned (Tgk. Jeunib), anggota DPRK Aceh Utara Abdullah M. Amin (Tgk. Meulaboh), Teuku Otman (Ayah Ot), serta Kepala Dinas PUPR Aceh Utara Ir. Jaffar, ST., MT.Gubernur Aceh menegaskan bahwa pemerintah akan menyiapkan langkah cepat guna mengatasi abrasi yang telah mengancam ratusan kepala keluarga.
“Insyaallah, penanganan darurat akan segera kita lakukan. Pemerintah Aceh berkomitmen menangani abrasi di Lhok Pu’uk secepat mungkin,” ujar Mualem.
Ia menambahkan bahwa pemerintah juga tengah menyiapkan rencana jangka panjang untuk memastikan perlindungan kawasan pantai ke depan.
Bupati Aceh Utara Ayah Wa menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur yang turun langsung ke lokasi. Ia menyebut abrasi telah merusak badan jalan, fasilitas umum, serta mengganggu aktivitas harian warga.
“Kehadiran Pak Gubernur memberi harapan besar bagi masyarakat. Kami berharap proses penanganan dapat segera dimulai,” ujar Bupati.
Perangkat desa Lhok Pu’uk menjelaskan bahwa abrasi telah berlangsung bertahun-tahun dan semakin parah saat pasang purnama.
Sebanyak 38 kepala keluarga telah kehilangan tempat tinggal, sementara 214 kepala keluarga lainnya berada dalam kondisi rawan. Secara keseluruhan, terdapat 475 kepala keluarga yang terdampak abrasi.
Mayoritas lahan warga memiliki sertifikat resmi. Kerusakan semakin parah sejak pemasangan batu gajah di perbatasan Lhok Pu’uk dan Matang Puntong pada tahun 2011.
Masyarakat meminta pemerintah segera melakukan penanganan darurat dan pembangunan pengaman pantai secara menyeluruh agar abrasi tidak terus meluas. Pemkab Aceh Utara memastikan akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh dan instansi terkait untuk memastikan penanganan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.[]
