> “Saya peringatkan Mendagri dan siapa pun yang sedang bermain-main dengan batas wilayah Aceh. Empat pulau itu adalah bagian sah dari Aceh, tidak bisa ditawar, apalagi dijadikan komoditas politik. Jangan korek luka lama! Luka itu belum sembuh, dan kalau dipaksa terbuka, luka itu bisa bernanah lebih besar dari yang kalian kira.”
Ketum PSN menegaskan bahwa Aceh bukan sekadar daerah administratif biasa. Aceh adalah wilayah yang memiliki sejarah perjuangan, pengorbanan, dan perjanjian politik yang mengikat secara moral maupun hukum.
> “Kami bukan anti-negara. Tapi kami anti segala bentuk pengingkaran sejarah. Jika Jakarta ingin membangun masa depan, jangan rusak pondasi kepercayaan yang sudah susah payah dibangun pasca-kesepakatan damai.”
Ia mengingatkan bahwa masyarakat Aceh menyimpan memori kolektif yang dalam soal kedaulatan dan martabat. Apa yang bagi sebagian orang terlihat ‘teknis’, bagi Aceh bisa berarti penghinaan terhadap darah dan air mata masa lalu.
> “Kami tidak akan diam jika tanah Aceh dirampas diam-diam. Jangan uji kesabaran rakyat Aceh. Ini bukan soal politik, ini soal harga diri.”
Prabu Satu Nasional mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh, para tokoh, ulama, dan pemuda untuk siaga dan bersatu menjaga kedaulatan wilayahnya. Sekaligus mengingatkan pemerintah pusat: Jangan ganggu batas wilayah Aceh kalau tak siap menghadapi gelombang perlawanan moral dari rakyatnya.[]
1 comment
Sebanarnya hanya segelintir oknum pejabat NKRI yg haus dg kekayaan dan gila kehormatan serta tak ingin negara dan Rakyat , berdaut, makmur juga hidup mandiri. Jadi dg demikian mereka tdk ingin hidupnya (kelompok nya) tersaingi karena takut tersingkir. Dan mereka itu sebenarnya adalah orang² yg berdarah penjajah, baik itu darah Portugis ataupun berdarah Belanda atau Cina. Mereka terlanjur dipilih jd Pejabat namun tdk ada sikap kenegarawanan pd mereka, oleh karena itu NKRI pd saat ini harus menanggung konsekuensinya. Hampir banyak Daerah atau Rakyat berani berbicara MERDEKA, dan ini selai dr Aceh, Papua dan maluku…!