SIGNALNEWS.CO Lhoksukon – Ketua Komisi III, Razali, SE menyayangkan Sikap SKPK saat melaksanakan Penelitian dan pembahasan hasil Rapat Paripurna ke-2 masa persidangan II DPRK Aceh Utara Tahun 2023 dalam rangka penyampaian Rancangan Qanun tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2022 tidak berada ditempat alias sedang berdinas di luar kota. Minggu (9/7/2023)
“Jelas yang disampaikan Ketua DPRK Arafat, SE, MM di ruang Paripurna meminta Kepada Pj Bupati Untuk tidak memberi izin SKPK keluar daerah dan kami juga sudah menyurati, seharusnya Pj Bupati menerima instruksi menindaklanjuti kepada Dinas” sebut Razali yang juga Anggota Tim Pansus.
“Disaat kami panggil untuk melakukan Penelitian dan pembahasan banyak Dinas yang tidak bisa hadir termasuk BUMDnya” cetus Razali
Berkaitan dengan pembahasan LPJ ini, kami harapkan kepada saudara Bupati Aceh Utara, agar kepada seluruh SKPK untuk tidak memberi izin keluar daerah selagi pembahasan LPJ oleh DPRK Aceh utara Bersama mitra kerja (dua pihak) terhitung dari tanggal 6 Juli s/d 8 Juli 2023,hal ini semata-mata untuk kelancaran dan ketepatan waktu sesuai yang dijadwalkan panitia Musyawarah kepada anggota DPRK Aceh Utara, hal ini Bunyi Poin Rapat Paripurna tanggal 4 Juli 2023
“Kalau Pj Bupatinya gak memberikan izin mana mungkin SKPK berani keluar daerah, dianya sendiri (Pj) juga diluar daerah malah Bersama SKPK, hal ini yang menjadi penghambat Penelitian dan pembahasan” Ujar Razali
“kami lihat makin berakhir masa jabatanya tidak melihat menunjukan kinerja yang kurang bagus kepada mitra kerjanya, seharusnya beliau (PJ), kalau hal ini belum selesai dibahas otomatis akan menjadi tidak tepat waktu, makan akan berpengaruh pada realisasi tahun selanjutnya” kata Ketua Komisi III
“Harapan saya siapapun kedepan Pj Bupati yang ditunjuk Mendagri untuk memimpin aceh utara bisa menghargai dan juga bisa bekerjasama yang baik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, karena kami dipilih oleh rakyat” tutupnya [*]
